13 Poin Penting Rekomendasi DPRD Bakal Digodok Jadi Bahan Evaluasi Pemkab Bateng

Radar Babel – Mendapat sejumlah poin penting bahan evaluasi rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) terkait LKPJ Tahun 2022, Bupati Bateng, Algafry Rahman mengaku akan melakukan pembahasan bersama OPD terkait.

“Alhamdulillah rekomendasi yang ada akan menjadi bahan evaluasi kita bersama, Insyaallah Selasa (2/5) ini akan kita rapatkan untuk membahas apa saja yang menjadi rekomendasi DPRD Bateng,” ujarnya, Senin (1/5/2023).

Menurutnya, semua rekomendasi DPRD Bateng adalah prioritas untuk dijadikan evaluasi dan perbandingan, supaya ke depan lebih baik lagi.

“Kita menghormati semua rekomendasi DPRD Bateng,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai rekomendasi DPRD, terkait Bangka Tengah yang diingatkan untuk jangan hanya mengejar penghargaan layak anak, karena masih banyak kasus asusila yang terjadi, Algafry siap melakukan evaluasi.

“Kita akan terus berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi terkait seks, bahkan upaya ini akan melibatkan semua pihak, termasuk DPPKBPPA, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan lainnya,” tuturnya.

“Bahkan edukasi seks ini juga kita lakukan dengan pamflet-pamflet dan marilah kita lindungi anak-anak kita,” ucapnya.

Berikut beberapa poin penting bahan evaluasi rekomendasi DPRD Bateng pada LKPJ 2022 yaitu :

1. Kondisi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang harus diperhatikan dan fasilitasnya juga harus ditingkatkan

2. Cek perizinan semua perusahaan dan awasi semua perusahaan yang ada di Bangka Tengah

3. Ruang terbuka hijau harus selaras dengan pariwisata dan ditata dengan baik

4. Tambak udang yang ada di Bangka Tengah harus sesuai daya tampung dan harus diawasi secara benar

5. Kawasan Arung Dalam harus sejalan dengan semua pihak dan diatur oleh otoritas yang ada

6. Tambak ilegal di Bangka Tengah yang dekat dengan pariwisata harus ditertibkan segera

7. Disperindagkop harus selaras dengan penyuluh dan memberikan fasilitas yang baik untuk semua UMKM

8. Dinas perikanan harus lebih giat melakukan sosialisasi dan membantu para nelayan dan pembibitan dengan baik

9. UHC harus diimplementasikan sesuai dengan pelayanan yang seharusnya, jangan sampai berbeda teori dan juga realita

10. Kesbangpol harus lebih giat membina semua Ormas dan juga organisasi daerah agar bisa bersinergi dalam pembangunan

11. Dinas lingkungan hidup harus selalu mengawasi sampah rumah tangga atau industri jangan sampai mencemari lingkungan

12. Pemanfaatan kendaraan dinas tak boleh diganti plat hitam dan semua aset dan tanah milik pemerintah harus diberi plang termasuk batas desa yang harus diberi kejelasan

13. Pemda harus menghitung indeks keluarga di Bangka Tengah dan jangan hanya mengejar penghargaan layak anak, dimana banyak kasus asusila anak di Bangka Tengah dengan data real sesuai survei langsung