Demo Penambang Menuntut Realisasi Janji WPR Bupati Beltim

Radar Babel – Ratusan penambang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang menggeruduk Kantor DPRD Beltim menggelar aksi unjuk rasa. Para pendemo meminta kejelasan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang dijanjikan Bupati Beltim. Namun perwakilan penambang memilih meninggalkan dialog karena bupati tidak hadir, meski sempat ditemui dan diterima Ketua DPRD dan Kapolres Beltim di ruang pertemuan DPRD, Senin (19/09/22)

Bupati Burhanudin nyang dihubungi atas inisiatif Ketua DPRD Kabupaten Beltim Fezzi Uktolseja tidak direspon, membuat perwakilan penambang memobilisasi para penambang menuju ke Kantor Bupati Beltim.

Meski diguyur hujan lebat, para penambang kembali menyuarakan tuntutan mereka didepan kantor Bupati Beltim tak membuat orang nomor satu Belitung Timur itu hadir menemui penambang. Membuat situasi memanas, beruntung personil Polres Beltim dan anggota Satpol PP Kabupaten Beltim sigap mengantisipasinya.

Aksi unjuk rasa para penambang itu dipicu aksi damai Sebelumnya untuk menuntut kejelasan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang dijanjikan Bupati Beltim.

Beragam tuntutan pengunjuk rasa nyang dikoordinir tiga LSM yaitu LSM Warna Indonesia, LSM Fakta dan serta Wakasbangda Beltim menyampaikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi mereka saat ini. Masyarakat tidak bisa menambang dengan tenang dan aman.

Dengan membentangkan puluhan spanduk bertulisan tuntutan ditengah guyuran hujan lebat, para penambang menuntut realisasi Bupati Beltim menyegerakan WPR nyang dijanjikan sebagai solusi jangka pendek atas keinginan masyarakat menambang di lokasi yang legal.

Penambang Menuntut Realisasi Janji WPR Bupati Beltim

Nyaris satu jam, barulah Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja mengundang sejumlah perwakilan penambang untuk berdialog di ruang pertemuan DPRD Beltim.

Dalam tuntutan yang disampaikan Dadang selaku koordinator demonstrasi meminta penjelasan terkait wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).

“Kami mendesak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Beltim. Kami juga minta penjelasan terkait perbedaan harga timah saat ini,” kata Dadang.

Berikut beberapa poin tuntutan massa penambang Belitung timur;

1. Mendesak Gubernur Kep Bangka Belitung untuk segera menetapkan WPR di Kabupaten Belitung Timur.

2. Meminta solusi terkait lokasi yang dapat ditambang sambil menunggu WPR ditetapkan.

3. Meminta stabilitas harga bijih Timah yang wajar.

4 Meminta supply BBM yang aman dan lancar guna mendukung kegiatan operasional penambang rakyat.

5. Meminta komitmen penuh pemerintahan Kabupaten Belitung Timur untuk mendukung pertambangan rakyat sehingga masyarakat dapat menambang dengan aman dan tenang.

Ketua DPRD Beltim fezzi Uktolseja mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima aspirasi penambang untuk kemudian ditindak lanjuti.

“Kami sudah menerima aspirasi masyarakat penambang, mereka minta ditindaklanjuti dan kami sudah melayangkan surat karena WPR ini kewenangan pemerintah pusat,” kata Fezzi.

Begitu juga disampaikan Sekda Beltim Ikhwan Fahrozi bahwa pihaknya minta agar penambang dapat bersabar karena penetapan realisasi WPR bukan kewenangan daerah.

“Kami akan segera menindaklanjutinya. Kami terima aspirasi tapi belum langsung ada solusi karena semua ada prosedur dan aturannya,” kata Sekda Ikhwan dihadapan pengunjuk rasa.