Honorer Rusuh: Kisruh pendataan pegawai nonASN BKPSDMD Babel

Sebelumnya, Anggota DPRD Bangka Belitung (Babel), Ferdiyansyah menilai hasil pendataan tenaga honorer yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel melalui BKPSDM telah membuat rusuh di kalangan pegawai nonASN. Menurut dia, masih banyak honorer yang diyakini memiliki kriteria namun tidak dimasukkan dalam pendataan ini.

“Ya, banyak keluhan yang kami terima,” kata Ferdi, Senin (26/9).

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Babel itu pun berinisiatif, agar DPRD untuk mengagendakan pertemuan dengan BKPSDM Babel guna mempertanyakan segala mekanisme pendataan tersebut.

“Agar semuanya jelas, dan kami pun bisa menjelaskan kepada honorer ini,” ungkapnya.

Kader partai besutan Prabowo Subianto itu pun meminta, agar pendataan ini tidak menciderai perasaan para tenaga honorer, terlebih mereka yang telah lama mengabdikan diri bekerja di pemerintahan.

“Pendataan ini harus berkeadilan, kita minta jangan ada yang terzalimi gara-gara tidak masuk pendataan,” tukasnya.

Terpisah, pendataan pegawai nonASN BKPSDMD Babel nyang membuat honorer rusuh ini juga menjadi perhatian Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin. Dia menegaskan dalam apel Senin pagi, bahwa daftar tersebut bukanlah daftar final, melainkan pemetaan untuk mendapatkan masukan dan koreksi jika diperlukan.

Oleh karenanya, ia berharap agar pegawai di lingkungan Pemprov Babel untuk terus bekerja penuh dedikasi.

“Jangan khawatir terhadap isu-isu beredar yang belum diputuskan secara resmi. Saya dan teman-teman Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akan terus memperhatikan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan terjadi di provinsi ini. Saya kembali mengajak, mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita telah berkomitmen sebagai ASN berakhlak,” ujarnya lagi.

Diketahui sebelumnya, Jumat (23/9) kemarin pendataan pegawai nonASN ini diumumkan oleh BKPSDM Babel. Hasilnya, dari total 4.101 honorer hanya 2.554 honorer terdata sesuai kriteria Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI.