Pengusulan Tiga Nama Pj Gubernur Babel Pengganti Ridwan Djamaluddin Diumumkan Segera

Radar Babel – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi menyebutkan pihaknya segera melakukan pengusulan tiga nama Pengganti Pj Gubernur Babel Ridwan djamaluddin nyang akan pensiun pada 24 Maret 2023,

Hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tertanggal 6 Maret 2023 bernomor 100.2.1.3/1362/33 perihal usulan nama untuk posisi jabatan Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Surat tersebut berkenaan usulan DPRD terhadap sosok calon Penjabat (Pj) Gubernur Babel yang bakal menggantikan Ridwan Djamaluddin yang akan memasuki purna tugas atau pensiun pada 24 Maret 2023 mendatang.

“Poinnya, DPRD boleh kasih usul tiga nama untuk posisi Pj Gubernur Babel untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden RI,” kata Herman Suhadi saat dikomfirmasi awak media, Selasa (7/3/2023) malam.

Usulan nama berjumlah tiga orang itu, nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk menggantikan posisi Pj Gubernur Babel saat ini yaitu Ridwan Djamaluddin yang akan memasuki purna tugas atau pensiun pada 24 Maret 2023.

“Besok (Rabu-red) kami akan rapat bersama pimpinan untuk menentukan tiga nama calon pengganti Pj Gubernur Babel. Hal ini tentunya suatu penghargaan bagi DPRD mengusulkan nama Pj gubernur. Kami mengucapkan terima kasih kepada pak Menteri,” kata Herman, Selasa (7/3).

Namun begitu, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan belum bisa menyebutkan nama-nama yang bakal diusulkan sebelum rapat pimpinan bersama ketua fraksi di DPRD Babel.

“Untuk kriteria, saya rasa nanti akan ada masukan dari kawan-kawan baik pimpinan maupun dari ketua fraksi. Intinya kita tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti kepangkatan untuk jabatan Pj Gubernur yaitu eselon satu,” kata Herman.

Diketahui dalam surat yang disampaikan Mendagri usulan tiga nama calon Pj Gubernur Babel disampaikan paling lambat tanggal 9 Maret 2023. Usulan tiga nama tersebut harus disertai dengan melampirkan daftar riwayat hidup.

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.