Solusi Defisit APBD Babel 2022, Pangkas Pengeluaran Bukan Prioritas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama tim anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA dan PPKS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan KUA dan PPKS APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (15/8/2022).

Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi mengatakan rapat Paripurna ini ini sudah menjadi agenda DPRD dan Pemerintah Provinsi.

“Ya ini sudah menjadi agenda kami dan Pemprov untuk menyampaikan rancangan KUA dan PPKS ini, dan ini sangat penting untuk diperhatikan,” ujar Herman.

Saat ditanya tentang defisit APBD Babel perubahan tahun anggaran 2022, Herman menjawab hal tersebut umum terjadi di pemerintahan.

“Ya memang kebutuhan akan pembangunan itu akan lebih besar daripada Pendapatan, itu dimana saja seperti itu sehingga disebut defisit anggaran,” lanjut Herman.

Lebih lanjut, Herman mengatakan pihaknya akan terus berupaya menekan defisit, sehingga di sisa tahun anggaran APBD 2022 ini tidak ada defisit.

“Peningkatan pendapatan kan sudah jelas ya. kita, tinggal bagaimana kita memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas kalau memang tidak begitu penting ya akan kita pangkas,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Babel Hendra Apolo mengatakan mengatakan serupa, dirinya mengatakan prioritas anggaran ditentukan oleh RKUA-RPPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022.

“Ini penting untuk jadi perhatian, RKUA-RPPAS perubahan APBD Babel tahun anggaran 2022 akan menentukan skala prioritas anggaran dari sisa APBD tahun anggaran 2022,” ungkap Hendra.