Wacana Pj Gubernur Suganda Rencana Balikan RKUD Ke BSB Lagi

Radar Babel – Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu, membuka wacana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) “Balikan” lagi ke Bank Sumsel Babel (BSB).

Rencana RKUD kembali lagi ke BSB tersebut pun bukan tanpa pertimbangan, mengingat Bank Sumsel Babel merupakan bank daerah yang perlu mendapatkan perhatian dari daerah.

Pj Gubernur Babel Suganda mengaku sedang mempelajari hal tersebut, “Masih berproses, artinya sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya, Minggu (9/4) kemarin.

Ia sendiri sudah bertemu dengan pihak kedua bank tersebut di tingkat provinsi. Dan akan dilanjutkan di tingkat pusat serta Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

“Saya sudah ketemu pimpinan di tingkat provinsi, pusat belum. Kepada Bank SumselBabel pada pertemuan itu saya menanyakan bagaimana terjadi perubahan-perubahan ini, saya sudah menanyakan kontribusi BSB terkait hal ini. Mengapa BSB lebih kecil dari bank BRI, mereka tidak bsa menjawab. Tapi kalau mereka bisa menjamin apa yang diberikan oleh BRI itu sama, artinya sesuai aturan yang ada, maka kita akan memfasilitasi proses tersebut,” ujarnya.

Sebagai BUMD yang merupakan binaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut Suganda, penting menjadi prioritas.

“Makanya harus dijaga tata kelolanya, tentu saja dengan tata kelola yang ada. Artinya kalau BSB masih layak, maka itu yang harus kita kuatkan. Dan ini cikal bakal Babel untuk mempunyai bank daerah sendiri,” jelasnya.

Secara lisan, diakui Suganda, sudah komitmen. Dirinya juga menegaskan bahwa tak ada kepentingan terkait pemindahan kas Pemprov ke BSB selain pertimbangan tersebut.

“Satunya tidak ada kepentingan, saya tidak meminta satu rupiah pun. Ke BRI juga saya jelaskan, bahwa BSB ini BUMD yang harus dikembangkan dan menjadi kewajiban bank BUMN untuk menbantu memperkokoh dan memperkuat bank di daerah. Termasuk ke Bank Sumsel Babel,” ungkapnya.

Diakuinya, perubahan tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, tapi butuh waktu beberapa bulan.

“Jadi akan kita kembalikan lagi, maka ada beberapa kebijakan itu tentu kita adakan perubahan-perubahan sehingga akan berjalan normal. Maka kita harapkan nanti kedepan Babel punya bank sendiri, ini cikal bakalnya. Dengan bank BRI tentu kita tetap bekerjasama seperti yang sudah berjalan selama ini,” imbuhnya.

Komisi II DPRD Babel ‘kurang sreg’ RKUD balikan ke BSB lagi

Sementara itu, terkait wacana ‘balikan’ RKUD Pj Suganda tersebut, Komisi II DPRD Babel tampaknya ‘kurang sreg’.

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Babel, Ranto Sendhu.

Sebaliknya, Ranto sangat mendukung pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Babel Nomor 188.44/95/BAKUDA/2023.

Penunjukan kantor cabang PT BRI Tbk Pangkalpinang sebagai sebagai Bank Operasional Kas Umum Pemprov Babel pun dinilai kebijakan yang sangat tepat, dimana bank BUMN ini ditunjang pelayanan yang baik. Komisi II sendiri sudah berkoordinasi dengan Pemprov dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel dan Bank BRI.

“Kami sangat mendukung dan berterima kasih, karena hal ini sangat berkaitan dengan upaya Pemprov Babek untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dan meningkatkan pelayanan jauh lebih baik dari sebelumnya,” ujar Ranto.

Peralihan RKUD Pemprov Babel dari Bank SumselBabel ke BRI sendiri, menurut Ranto, tak lepas dari inovasi Pemprov Babel untuk menyelematkan PAD ketika pemerintah pusat pelan-pelan mengurangi bantuannya kepada daerah baik itu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) serta dana transfer lainnya.

Di samping itu, lanjut politisi Partai Demokrat ini, pelayanan Bank BRI diyakininya dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat. Terkhususnya membantu layanan Pemprov dalam hal ini UPTD Samsat melayani masyarakat untuk membayar pajak.

“Bukan kami bermaksud menjatuhkan bank yang lama, tapi memang banyak aduan masyarakat terkait layanan. Dan yang kami kecewakan, kami tidak mendapat respon yang baik dan cepat. Banyak kendala-kendala yang diadukan masyarakat maupun ASN seperti ATM yang rusak, tak tersedianya uang di saat dibutuhkan,” sesalnya.

“Jadi kami rasa pilihan Pemprov untuk memindahkan RKUD di Bank BRI ini sudah sangat tepat sekali. Ini perlu kita dukung juga dengan data-data yang ada. Baik dari segi pendapatan maupun elayanan, kami melihat BRI sebagai bank BUMN itu sangat membantu kita dalam pembangunan Babel. Insya Allah kami dari Komisi II mendukung Pemprov untuk menggunakan jasa perbankannya BRI,” tegas legislator dapil kabupaten Bangka ini.

Apalagi, berdasarkan informasi yang diterimanya, bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank BRI sudah menandatangani MoU dan Lauching pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang tentunya sangat membantu daerah. “SIPD ini adalah inovasi yang sangat bagus yang digagas Kemendagri dalam rangka peningkatan pengelolaan hubungan daerah yang kredibel dan akutabel,” imbuhnya.